Polres Lingga Tetapkan Mantan Kades Marok Tua Sebagai Tersangka Terkait Jual Tanah Milik Negara

0
Tersangka kasus penjualan lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas) di wilayah kecamatan Singkep barat, Kabupaten Lingga.

LINGGA, Fokuskepri.com – Satreskrim Polres Lingga berhasil mengungkap kasus mafia tanah dengan tersangka mantan kades Marok Tua berinisial (S).

“S ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan lahan di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) di wilayah kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dengan nilai ratusan juta rupiah,” kata Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adi Kuasa Tarigan, S.I.K melalui Kanit Pidum Satreskrim polres lingga IPDA Reynal Dimas, S.Tr.K Jum’at (5/11/2021).

Baca Juga: Bangkitan Ekonomi Nelayan, PT Musim Mas Salurkan Bantuan Perahu Untuk Nelayan Desa Talau

Lebih lanjut Reynal Dimas mengatakan, Tersangka dalam kasus ini berinisial (S) Mantan kepala desa marok tua. “Yang bersangkutan diduga membuat surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) di lahan Hutan Produksi Terbatas seluas ratusan hektar,” Jelas Ipda Reynal saat di hubungi wartawan, Pada Sabtu (6/11/2021).

Ipda Reynal memaparkan, penetapan tersangka berdasarkan pengumpulan alat bukti dan beberapa keterangan ahli dan juga informasi dari masyarakat. Penerbitan surat oleh kades itu dilakukan secara asal tunjuk lahan dan tidak mempunyai dasar sehingga merugikan masyarakat.

Baca Juga: Satreskrim Polres Lingga Tetapkan Mantan Kades dan Kaur Keuangan Desa Limbung Menjadi Tersangka  Tindak Pidana Korupsi

“Berdasarkan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya dengan membuat surat sporadik diatas HPT (Hutan Produksi Terbatas) tanpa mengacu pada aturan, dan akibat perbuatan tersangka, kini lahan telah dikuasai perorangan,” ujarnya.

Tersangka (S) mengetahui bahwa lahan tersebut adalah termasuk dalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas), terhadap seluruh lahan yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) telah berpindah tangan melalui Proses jual beli.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka (S) disangkakan Pasal 263 dan atau 266 dan atau 274 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan,” pungkas Reynal.***

Berita sebelumyaBangkitan Ekonomi Nelayan, PT Musim Mas Salurkan Bantuan Perahu Untuk Nelayan Desa Talau
Berita berikutnyaPotensi Maritim dan Kemudahan Investasi, Dua Jurus Gubernur Bangkitkan Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here