BP Batam Bersama KLHK Akselerasi Pengelolaan Konservasi Kawasan Muka Kuning

Batam103 Dilihat

Batam, FokusKepri.com – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Riau, melakukan kunjungan kerja ke BP Batam. Kunjungan ini, dalam rangka pengembangan program kerja guna menjaga kelestarian kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning, Kamis (12/10/2023).

Akselerasi ini dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Ditjen KSDAE di Kelurahan Kibing dan Kelurahan Muka Kuning, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan TWA Muka Kuning.

Kepala Balai Besar, Ditjen KSDAE, KLHK, Genman Suhefti Hasibuan mengatakan pihaknya memerlukan sinergi antara BP Batam dan Balai Besar KSDA Riau.

Baca Juga: 9 KK Asal Desa Pasir Merah Pindah ke Hunian Sementara

Sinergi ini, dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan hutan konservasi TWA Muka Kuning secara terintegrasi. Sehingga kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup Kota Batam terus terjaga.

Tantangan dalam pengelolaan TWA Muka Kuning dihadapkan dengan berbagai dinamika. Seperti dengan pertumbuhan Industri dan populasi penduduk yang meningkat disekitar kawasan.

Pertumbuhan industri dan populasi penduduk yang meningkat, berdampak pada banyaknya masyarakat yang mengklaim lahan di dalam kawasan TWA Muka Kuning.

Baca Juga: Pererat Silaturahmi Antar Instansi, PLN Batam Gelar Turnamen Badminton

“Selain itu, meningkatnya degradasi tutupan hutan atau area terbuka dalam kawasan TWA Muka Kuning yang akan mengakibatkan fungsinya terganggu dan bisa merugikan masyarakat banyak,” ujarnya.

Dari hasil catatan KTH Ditjen KSDAE, telah terjadi pembangunan pemukiman. Di kawasan yang saat ini menjadi pemukiman itu, awalnya semak belukar dan pertanian lahan kering campuran. Dengan luasan 7,1 Ha dan Areal terbuka dari hutan lahan tering seluas 0,8 Ha.

Dengan adanya dinamika tersebut, pihaknya mengharapkan adanya Tata Kelola Kawasan yang Optimal dan Keberadaan/aktivitas masyarakat terkendali.

Baca Juga: BP Batam Sampaikan Progres Pengembangan Rempang Eco-City ke Ombudsman RI

“Selain itu, keberadaan izin memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam kawasan dan Data keberadaan/aktivitas masyarakat tersedia,” katanya.

Kemudian, Arah penyelesaian keberadaan masyarakat dalam kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguntungkan kedua belah pihak, serta tujuan pengelolaan kamasan tercapai.

Menanggapi hal itu, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan mengatakan kolaborasi ini harus ditingkatkan.

Hal ini sesuai dengan komitmen Kepala BP Batam, Muhammad Rudi untuk menyiapkan konservasi alam dalam mendukung pembangunan Kota Batam. Menuju Batam kota baru yang bernuansa ramah lingkungan.

“Atas masukan-masukan yang disampaikan, kami akan langsung tindak lanjuti dengan menurunkan tim ke lokasi,” katanya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *