Komisi II DPRD Natuna Panggil Kepala Depot Pertamina, Akibat solar langka di Kalangan Nelayan

0
Komisi II DPRD Natuna menggelar rapat kerja bersama Kepala Depot Pertamina Ranai, yang juga di hadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten Natuna, Rabu (15/06/2022) pagi.

NATUNA, Fokuskepri.com – Terkait kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi, Komisi II DPRD Natuna menggelar rapat kerja bersama Kepala Depot Pertamina Ranai, yang juga di hadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten Natuna, Rabu (15/06/2022) pagi.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki, SH, di hadiri langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, SE, MM, Wakil Ketua I DPRD Natuna Daeng Ganda, Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perhubungan Natuna, Kepala Dinas Perikanan Natuna, Kepala Dinas Ketahanan dan Pertanian Natuna, serta di ikuti oleh Anggota Komisi II DPRD Natuna.

Marzuki menyampaikan, banyak keluhan dari para nelayan yang mengadu atas kelangkaan BBM Solar bersubsidi. Oleh karena itu, harus di hitung betul-betul berapa kuota minyak yang cukup untuk kebutuhan para nelayan.

Baca Juga: Ketua DPRD Natuna: Kegiatan Dijalankan Sesuai Dengan Kemampuan Anggaran

Berdasarkan data tahun 2021dari Kabag Ekonomi tadi, kuota minyak Solar subsidi untuk Natuna sebanyak 7700 Kilo liter= 7.700.000 Liter. Kedepan tolong di hitung kembali, berapa kebutuhan solar untuk Natuna, agar tidak ada lagi keluhan dari para Nelayan.

“Kita minta kepada BPH Migas untuk betul-betul menghitung kebutuhan solar untuk Natuna. Jangan samakan cara menghitung di daerah lain dengan Natuna, karena Pompong ukuran 5 GT milik nelayan Natuna itu, mereka melaut sampai ke perbatasan dan bermalam di laut, kadang sampai 7hari,” ujar Marzuki.

Agar tidak terjadi kelangkaan minyak solar bersubsidi ini, maka mohon kerjasama untuk meningkatkan pengawasan dari pemerintah.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD I Natuna Daeng Ganda Hadiri Giat Pelepasan Danyon Komposit I/Gardapati

“Kita ingin BBM bersubsidi jenis solar ini bisa dinikmati oleh para nelayan, bukan di nikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Kalau perlu untuk meningkatkan pengawasan penjualan minyak subsidi, kita minta bantuan dengan aparat penegak hukum. Kan jelas pembelian minyak untuk nelayan ada rekomendasi dari pemerintah yang mendelegasi ke pihak kecamatan,” ujar Marzuki.

Untuk itu kedepannya, pihak kecamatan harus punya data dan mencatat berapa penjualan minyak subsidi itu, “harus tau berapa yang diberikan rekomendasi, dan berapa yang diterima oleh nelayan dari Sub penyalur, jadi nanti akan ketahuan jika ada oknum penyalur yang nakal” kata Marzuki.

Lanjut Marzuki menyampaikan, dalam waktu dekat, melalui Kabag Ekonomi akan mengundang semua Sub Penyalur, kita minta untuk membuka data penjualan. “Apakah sesuai dengan data DO dari SPBU, data rekomendasi oleh kecamatan untuk nelayan, disini nanti akan ketahuan dimana kesalahannya,” terang Marzuki.

Kabag Ekonomi Natuna Wan Sazali, menyampaikan sudah menghitung ulang dan mengajukan penambahan kuota minyak solar untuk Natuna. ” Sudah kita usulkan untuk penambahannya, semula hanya 7.700 KL, sekarang kita ajukan 11.000 KL lebih untuk Natuna,” ucapnya.***

Berita sebelumyaSinergitas & Pererat Silatuhrahmi Polres Rohil Gelar Lomba Menembak
Berita berikutnyaPemko Batam Raih Anugerah Sebagai Salah Satu Lembaga Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here