PELALAWAN, Fokuskepri.com – Dalam semangat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menggesa pembangunan guna mencapai kemanjuan dan kesejahteraan masyarakat. Peran lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam suksesnya tujuan pembangunan yang diharapkan.
Dalam tufoksinya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan berusaha untuk Menyerap, menghimpun, menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Aspirsasi yang disampaikan masyarakat itu kemudian di tindak lanjuti dan dicarikan solusi nya, bisa juga meminta pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk melalukan berbagai upaya memenuhi pelayanan masyarakat.
Harapan masyarakat yang berwujud aspirasi yang disampaikan ke dewan, menjadi tanggung jawab moral bagi legislator yang disumpah sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat sebagai penyambung lidah mereka di parlemen.
Atas tanggung jawab moral tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan turun ke lapangan memastikan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh stage holder terkait.
Salah satu anggota DPRD Pelalawan yang concern terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat adalah Faizal SE Msi, Wakil Ketua II DPRD Pelalawan ini memiliki keprihatinan yang snagat besar terhadap perkembangan generasi muda di tengah massif nya bahaya penyalahgunaan narkotika yang menggerogoti masa depan anak anak muda harapan bangsa.
Faisal secara tegas meminta pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk dapat menyikapi serius soal pemberantasan narkoba di daerah berjuluk negeri seiya sekata ini, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan.
Ketua DPD PAN Pelalawan berharap Pemkab Pelalawan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan. Dan adanya upaya pendeteksian dini terhadap potensi potensi penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.
“Koordinasi dan komunikasi ini seperti memantau dan mengawasi pegawai maupun honorer termasuk pejabat eselon agar terbebas dari narkoba. Jika perlu didorong untuk melakukan tes urine agar cepat dilakukan rehab sebelum terlambat,” ujarnya.
Ditambahkan Faisal, dirinya berharap dengan kepemimpinan Bupati H Zukri dan Wakil Bupati H Nasarudin SH MH, bisa melakukan langkah-langkah kongkret dalam membrantas narkoba di kalangan pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Bila terdapat pejabat yang terindikasi positif narkoba, tentunya harus diberikan sanksi tegas.
“Tentunya kita sepakat tidak main-main dengan narkoba. Kalau ada pejabat positif narkobanya baiknya dinonjobkan saja. Pasalnya tenaggungjawabnya sangat besar, kalau pimpinan suatu instansi pengguna narkoba, tentu ini sangat tidak diharapkan. Saya minta Pemkab lebih serius soal memerangi narkoba ini,” tutupnya.
Mengingat di beberap aksus penyalahgunaan narkotika yang mencuat beberapa tahun terakhir ini, banyak kalangan ASN, baik itu PNS maupun tenaga honorer yang menjadi budak barang haram tersebut.
“Padahal mereka itu seharusnya menjadi suri teladan bagi masyarakat, dan bukan malah menjadi virus yang menular bagi warga dan abdi negara lainnya,” terangnya.
Diungkapkannya, jika para pegawai pemerintahan yang tersandung narkoba adalah yang bekerja di pelayanan publik, tentunya akan berdampak sangat tidak baik.
“Secara nasional, Indonesia dalam kondisi gawat darurat narkoba termasuk daerah kita ini. Belum lagi kalau ada pejabat eselon atau pegawai yang memegang jabatan disuatu instansi terlibat penggunaan narkoba, maka harus diberikan sanksi tegas seperti dinonjobkan,” ujarnya.
Dari Kecamatan Teluk Meranti, Anggota Komisi III DPRD Pelalawan, Musri Effendi memberikan apresasinya atas kinerja Pemerintah Daerah dalam membangun akses akses untuk mendukung meningkatnya pergerakan ekonomi masyarakat dengan membangun jalan sebagai prasarana transportasi orang dan barang.
Di daerah asal legislator muda ini, sudah puluhan tahun masyarakat setempat menantikan kehadiran jalan yang layak untuk mendukung aktifitas ekonomi warga tempatan. Tahun ini mimpi tersebut terealisasi. Jalan Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti tak menghitam dan mengeras berlapis aspal. Meninggalkan jalan lama yang berlumpur dan berdebu.
“Sejak kecamatan ini berdiri kami menanti jalan ini, sekarang baru teraspal,” ujarnya.
Diungkapkan anggota Fraksi PDIP itu, bersama pemerintahan Kecamatan Teluk Meranti dirinya melihat langsung progres pengaspalan jalan yang bersumber dari APBD Pelalawan 2022 di Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti.
“Pengaspalan jalan oleh Dinas PUPR di Kelurahan Teluk Meranti sepanjang 1,8 Km itu sudah progres dan dilanjutkan pengerjaannya di Desa Teluk Binjai sepanjang 1,2 Km,” sebutnya.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Bandar Petalangan, Bunut, Pelalawan, Teluk Meranti dan Kuala Kampar ini, Pemerintah daerah benar-benar mewujudkan harapan masyarakat.
“Masyarakat sangat antusias, yang sebelumnya tak pernah menengok jalan aspal, kini sudah ada,” tuturnya.
Bendahara DPC PDIP Pelalawan itu juga mengungkapkan, dirinya sedang memperjuangkan dibangunnya gedung serbaguna Kecamatan Teluk Meranti.
“Kita juga sedang mendorong pembangunan gedung serba guna Kecamatan Teluk Meranti. Sekarang untuk perencanaannya sudah, tinggal pengalokasian dananya. InsyaAllah, mudahan tahun depan terwujud,” tandas Musri Effendi.
Lain lagi dengan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan Carles, S.Sos yang menyebutkan bahwa normalisasi Sungai Nilo merupakan tanggungjawab perusahaan yang memiliki wilayah operasional areal perusahaan di sepanjang Sungai Nilo.
Charles mendorong percepatan kegiatan normalisasi Sungai Nilo yang melintasi beberapa desa di Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, hampir seluruh permukaan Sungai Nilo sudah tertutup oleh rumput kumpai. Tujuh perusahaan yang menjalankan operasional di daerah itu diminta tanggung jawab sosial nya dalam penanganan normalisasi Sungai Nilo.
“Dari data yang kita dapat, ada tujuh perusahaan yang bertanggungjawab atas normalisasi Sungai Nilo, yakni PT Arara Abadi, PT RAPP, PT Musim Mas, PT Safari Riau, PT Surya Baratasrna, PT Piktorindo Alam Lestari (PAL) dan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS),” bebernya.
Ditegaskannya, Sungai Nilo merupakan tempat mata pencarian masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Nilo. Sehingga harus ada perhatian khusus terhadap sungai.
Politisi PDIP itu meminta dinas terkait untuk segera melakukan inventarisir areal perizinan perusahaan yang berada di sepanjang Sungai Nilo.
“Kita minta dinas terkait menginventarisir perizinan dan tentunya survei lapangan yang ada di sepanjang Sungai Nilo itu, terkait rencana normalisasi sungai ini,” jelas Carles.
Selain menginventarisir areal perizinan perusahaan, juga diminta dilakukan kajian di lapangan.
“Kita imbau mereka (perusahaan), pada prinsipnya mereka untuk sepakat melakukan normalisasi sungai karena bagian dari tanggungjawabnya,” ujar mantan Kades Kemang ini.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, H Syafrizal mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait tertutupnya permukaan Sungai Nilo oleh rumput kumpai.
Kepadanya masyarakat meminta ada normalisasi di sepanjang aliran Sungai Nilo yang membentang dari Kecamatan Ukui hingga Kecamatan Pangkalan Kerinci.
“Hari ini kita turun dalam rangka reses untuk melihat langsung keluhan masyarakat, terkait penyempitan Sungai Nilo yang sudah dipenuhi rumput kumpai,” ungkap Syafrizal, Selasa (18/10/2022).
Selama ini, kata dia, Sungai Nilo memang sudah mengalami penyempitan oleh rumput kumpai dan pendangkalan akibat lumpur yang terbawa dari kawasan perkebunan perusahaan.
“Ketika kondisi sungai ini sudah menyempit, tentunya kita dorong perusahaan membersihkan sungai dengan dana CSR mereka. Karena ini merupakan kewajiban perusahaan yang HGU nya berada di sekitar Sungai Nilo,” paparnya.
Menurutnya, secara tidak langsung beberapa perusahaan berkontribusi pada suburnya rumput kumpai di Sungai Nilo. Pupuk dari perkebunan sawit perusahaan mengalir ke sungai terbawa oleh banjir.
“Perusahaan harus memperhatikan masyarakat, sungai ini menjadi urat nadi masyarakat, menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat sekitar sungai,” tandas politisi PDIP ini.
Tak hanya normalisasi Sungai Nilo yang menjadi perhatian politisi PDIP ini, ketika meninjau perkembangan pembangunan dermaga Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Selasa (18/10/2022) lalu ia mengharapkan kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pembangunan dermaga tepat waktu dan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami (DPRD red) harap pembangunan dermaga ini terlaksana sesuai desain dan berkualitas. Tentunya juga selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” terang Syafrizal, saat melakukan peninjauan dermaga yang bakal memudahkan penyebrangan ke Kuala Terusan.
Selain untuk memudahkan penyeberangan, pembangunan dermaga Kuala Terusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pengembangan kawasan tersebut.
“Tentu kami selaku DPRD, memiliki kewenangan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga ini,” paparnya.
Pembangunan dermaga yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2022 senilai Rp1,5 miliar diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.
“Tentunya, kami menyampaikan terimakasih kepada Bupati Pelalawan yang sudah menempatkan pembangunanya di desa ini,” tandasnya, saat kegiatan reses.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin SH MH melakukan peninjauan pembangunan jembatan Sei Pebarau di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras. Ia meminta pembangunan jembatan penghubung beberapa desa eks transmigrasi di Kecamatan Pangkalan Kuras ini sangat dinantikan oleh masyarajat.
Baharudin, SH MH mendorong agar proyek pengantian jembatan senilai 6,4 miliar digesa. Mengingat waktu pelaksanaan tinggal 2 bulan lagi.
“Pembangunan jembatan ini sangat ditunggu-tunggu dan ini merupakan jembatan yang sangat vital bagi desa-desa ekstrans di Bratasena ini,” ungkapnya saat melakukan peninjauan, Senin (17/10/2022).
Menurutnya, jembatan yang berada diantara Desa Sialang Indah dan Beringin Indah itu sangat vital lantaran beberapa desa seperti Harapan Haya, Meranti, Surya Indah dan Sido Mukti juga menggunakan jembatan ini.
“Saya sudah menyampaikan kepada kontraktor dan konsultan pengawas meminta pengerjaan lebih diefektifkan lagi, agar selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Disampaikan Baharudin, meski waktu pelaksanaan tinggal dua bulan lagi, tapi progres pekerjaan di lapangan baru sekitar 20 persen.
“Ini perlu kerja keras kontraktor agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Ia tak menampik adanya kendala di lapangan, sehingga beberapa pekerjaan sulit dilakukan.
“Memang di lapangan ada kendala banjir, sehingga beberpa pekerjaan sulit dikakukan. Kuta berharap seluruh kekuatan dikerahkan untuk memaksimalkan pekerjaan,” pungkas Baharudin.(Parlemetaria DPRD Pelalawan/Liaz)
