WTP ke 9 Kabupaten Pelalawan

Pelalawan35 Dilihat

PELALAWAN (Fokuskepri) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan tugasnya, mengaudit pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada penggunaan anggaran tahun 2020.

Tak hanya mengaudit, BPK Perwakilan Riau juga berkewajiban memberikan hasil pemeriksaan keuangan yang mereka laksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai objek yang diaudit, hasil audit BPK Perwakilan Riau ini diserahkan di Auditorium Lantai 2 kantor BPK Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru, (30/4/2021).

Di dalam laporan hasil audit tersebut, BPK Perwakilan Propinsi Riau memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widhi Widayat menyerahkan laporan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Bupati Pelalawan H Zukri

Tersebab laporan keuangan tahun anggaran 2020 yang disajikan oleh Pemkab Pelalawan dinilai sebagai informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor BPK Perwakilan Propinsi Riau meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemkab Pelalawan  dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Atas kepatuhan dan kepatutan pengelolaan keuangan Pemkab Pelalawan tahun 2020, BPK Perwakilan Propinsi Riau memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK ini diterima Langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri Misran, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan yakni Baharudin SH.MH. dan Sekda H.Tengku Muklis.

Bupati Pelalawan H Zukri Misran mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas predikat WTP yang kembali diraih oleh kabupaten pelalawan, menurut Bupati, diraihnya predikat WTP oleh Pemkab Pelalawan merupakan bukti nyata bahwa semangat seluruh satker untuk bekerja sesuai standar yang ditetapkan, utamanya dalam pengelolaan keuangan negara.

“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan predikat WTP kepada Pemkab Pelalawan, tentu predikat ini memotivasi kami untuk terus mempertahankan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan ke depannya,” kata Zukri

Predikat WTP dari BPK RI bukan kali pertama di raih oleh Pemkab Pelalawan, namun ini kali ke sembilannya daerah yang berjuluk negeri seiya sekata ini meraih apresiasi dari lembaga aditor Pemerintah pusat, tujuh tahun berturut turut sebelumnya predikat itu tersebut dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Pemkab Pelalawan.

“Ini kali kesembilannya kita meraih WTP dari BPK RI, secara berturut turut,”tegas orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini

Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widhi Widayat yang sangat memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada 3 Bupati serta Ketua DPRD bersama  jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang  baik dan bersinergi bersama sama mewujudkan  pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable.

Tujuan laporan hasil pemeriksaan ini adalah pemberian opini tentang pengelolaan keuangan dengan kriteria yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang undangan  Kementerian Keuangan RI. terang Widi.

Dan apabila adanya penyimpangan dan di temukan penyalahgunaan penggunaan anggaran ini juga harus di masukkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Opini bukan berarti tidak adanya penyimpangan dalam menggunakan anggaran atau kesalahan.

Akan tetapi, Opini ini adalah sebagai bentuk dorongan untuk menuju akuntabilitasnya suatu bentuk laporan keuangan yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ia menambahkan Pejabat daerah wajib memberikan penjelasan hasil rekomendasi pemeriksaan BPK RI selama 60 hari kedepan. (Adv/Apon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *