BATAM, FOKUSKEPRI.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) resmi memiliki nahkoda baru. Herlina Tampubolon, S.Psi., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PIKAD dalam Kongres VI Tahun 2026 yang digelar di Hotel Efita, Bogor, 5–6 Oktober.
Kongres yang diikuti puluhan peserta utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKAD dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut mengusung tema “Bersatu Dalam Solidaritas, Tegakkan Keadilan Kawal Demokrasi.”
Terpilihnya Herlina secara aklamasi menjadi momentum baru bagi PIKAD setelah sebelumnya organisasi tersebut sempat mengalami kevakuman akibat dinamika internal dan meninggalnya Ketua Umum sebelumnya, Erlina Tambunan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LSM PIKAD, dr. Ramli Tambunan, MM., yang juga Wakil Ketua Umum PIKAD, mengatakan seluruh tugas kepengurusan periode sebelumnya telah diselesaikan. Kongres yang seharusnya dilaksanakan pada Mei 2025 mengalami penundaan karena sejumlah kendala teknis, termasuk proses konsolidasi organisasi dan pendanaan.
“Dengan terlaksananya Kongres VI ini, kita sudah menyelesaikan tahapan organisasi dan memilih kepemimpinan yang baru,” ujarnya.
Penyerahan surat keputusan kepada Ketua LSM PIKAD oleh Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua DPD Sumatera Utara Syaiful Bahri, SE., disaksikan oleh Ketua Panitia Kongres Neddy Randal Imbenay.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Kongres VI sekaligus Ketua DPD PIKAD Sumatera Utara, Syaiful Bahri, SE., mengungkapkan dirinya telah bergabung dengan PIKAD sejak 2013. Sejak saat itu, ia dipercaya menjalankan roda organisasi sebagai Ketua DPD PIKAD Sumatera Utara.
Menurut Syaiful, perjalanan organisasi tidak selalu berjalan mulus, terlebih setelah wafatnya Ketua Umum PIKAD sebelumnya, ibu Erlina Tambunan. Kondisi tersebut sempat memunculkan dualisme kepemimpinan yang membuat organisasi kehilangan arah.
Atas kondisi tersebut, Syaiful bersama sejumlah pengurus kemudian mengambil inisiatif melakukan konsolidasi dan membangun kesepakatan untuk menggelar musyawarah organisasi.
“Setelah ada persetujuan dari DPP, kami mengadakan rapat pada 28 Juni 2026 di rumah almarhumah Ibu Erlina. Dari rapat tersebut kemudian disepakati perlunya kepemimpinan baru yang mampu membawa organisasi kembali berjalan,” jelasnya.
Syaiful mengatakan, Kongres VI sebelumnya direncanakan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Namun, karena terjadi musibah di wilayah Sumatera, pelaksanaan kongres akhirnya ditunda hingga digelar di Bogor pada 5–6 Oktober 2026.
Ia berharap kepemimpinan baru PIKAD mampu membawa perubahan dalam pola kerja organisasi dengan mengedepankan kolaborasi, sinergi, serta program yang lebih nyata.
“Sudah saatnya kita mengubah cara kerja dan tidak lagi menggunakan pola-pola lama. Kita harus bekerja sama dan bersinergi untuk memberikan warna baru bagi PIKAD,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Panitia Kongres VI, Neddy Randal Imbenay. Ia menjelaskan, kongres semestinya dilaksanakan pada tahun 2025 lalu, namun mengalami penundaan sehingga organisasi sempat mengalami kevakuman.
Menurut Neddy, kevakuman tersebut berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan program organisasi. Kondisi itu terjadi setelah meninggalnya Ketua Umum PIKAD, Erlina Tambunan, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pengambilalihan kepemimpinan oleh Hiro Taime.
Namun, kata Neddy, kepemimpinan tersebut dinilai belum mampu membuat roda organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi itu bahkan turut menjadi perhatian Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, para pendiri, penasihat, pembina, serta pengurus dan anggota PIKAD dari berbagai daerah kemudian melakukan konsolidasi untuk mengembalikan organisasi ke jalur kelembagaan.
“Kami hadir dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Lampung, Papua, Maluku, NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Dari konsolidasi tersebut disepakati untuk mengangkat Ibu Herlina Tampubolon sebagai Ketua Umum PIKAD,” ungkap Neddy.
Ia menilai Herlina memiliki kapasitas, loyalitas, kemampuan serta jaringan yang dinilai dapat mendukung pengembangan organisasi PIKAD ke depan.
Sementara itu, Ketua Umum PIKAD terpilih, Herlina Tampubolon, S.Psi., dalam sambutannya menegaskan bahwa dirinya tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan amanah organisasi.
Menurutnya, kekuatan PIKAD sejatinya berada di tangan seluruh pengurus dan anggota yang memiliki komitmen untuk menjaga organisasi serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
“Jabatan ini adalah tanggung jawab bersama. Demokrasi PIKAD sesungguhnya merupakan ruang di mana setiap suara harus dihargai dan keadilan diperjuangkan,” kata Herlina.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pengurus untuk merapatkan barisan, memperkuat solidaritas, serta bersama-sama menyalakan semangat Pijar Keadilan Demokrasi agar organisasi semakin maju, solid dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan pemerintah, yakni Wahyu Candra P Kusuma, SH., M.Hum., selaku Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili Kasubdit Pengawasan, Ferryan Mustaqim.
Rangkaian Kongres VI diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji Ketua Umum PIKAD yang baru.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka, penandatanganan surat keputusan dan pemasangan selempang oleh perwakilan Ditjen Polpum Kemendagri.
Usai istirahat, shalat dan makan (Ishoma), kegiatan dilanjutkan dengan pembagian komisi serta penjaringan saran dan masukan dari para pengurus DPD PIKAD sebagai bahan dalam menyusun dan menjalankan program organisasi ke depan. (Tim)
