Pemprov Kepri Kejar Peringkat ‘Informatif’ dalam Keterbukaan Informasi Publik

0

TANJUNGPINANG, Fokuskepri.com — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menargetkan pencapaian kualifikasi informasi keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik informatif untuk tahun 2022. Predikat itu sekaligus bentuk komitmen Pemprov Kepri dalam melibatkan partisipasi masyarakat menuju pemerintahan yang bersih.

Berkaitan dengan itu, melalui Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Kepri Eko Sumbaryadi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan, melaksanakan rapat evaluasi peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kepri bersama Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri, di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (10/2/2022).

“Saya sengaja mengumpulkan PPID (Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama beserta seluruh PPID Pembantu yang berada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk rapat evaluasi ini untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, sesuai amanah UU No.14 Tahun 2008,” tegas Penjabat Sekda Eko Sumbaryadi.

Baca Juga: Perkuat Sinergi Optimalkan Layanan Kepelabuhanan, BP Batam Gelar Coffee Morning

Hal itu, lanjut Eko Sumbaryadi, sebagai bentuk jabaran dari misi gubernur untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.

Eko menambahkan Pemprov Kepri sedang mengejar peringkat ‘Informatif’ dalam Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022 ini. Tahun 2021,  peringkat Pemprov Kepri masuk kategori ‘Cukup Informatif’ dengan skor 79,97.

Sejauh ini, jelas Eko, Pemprov Kepri telah menyediakan sarana layanan informasi publik kepada masyarakat melalui elektronik (email dan website PPID) dan non-elektronik (datang langsung ke desk permohonan informasi) serta website resmi ppid.kepriprov.go.id.

Sementara itu Ketua Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik, Rega Tadeak Hakim menyebutkan kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah kesatuan pemahaman tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Potong Tumpeng HPN Ke-76 Kapolres Rohil Sebut Media Adalah Tiang Demokrasi

“Sekarang ini publik berhak meminta informasi  yang mereka ingin ketahui dari setiap badan publik, termasuk Pemprov Kepri. Apapun yang menjadi hak publik adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi,” paparnya di tengah rapat evaluasi.

Namun, dalam memberikan informasi kepada publik, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap, cepat, benar, dan sumbernya harus dari satu orang atau lembaga yang punya otoritas.

Rega mengatakan ada empat jenis informasi publik itu, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

“Kalau masyarakat meminta informasi dalam tiga hari, maka badan publik harus memberikan dalam tiga hari. Kecuali informasi tersebut masuk jenis informasi yang dikecualikan sehingga tidak boleh dibuka untuk publik,” tukas Rega. (Erwin)

Berita sebelumyaPerkuat Sinergi Optimalkan Layanan Kepelabuhanan, BP Batam Gelar Coffee Morning
Berita berikutnyaGubernur Kepri Ansar Ahmad Resmikan Gedung Workshop Permesinan SMKN 6 di Batam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here