Batam, Fokuskepri.com – Pengelolaan sampah di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menilai kondisi armada pengangkut sampah yang sebagian besar sudah tidak layak menjadi salah satu penyebab utama permasalahan sampah yang semakin memuncak.
“Sebagian besar armada truk sampah sudah tua dan tak layak pakai. Ini perlu segera diatasi dengan pengadaan armada baru,” ujar Kamaluddin, Rabu (2/10/2024).
Kamaluddin menjelaskan, masyarakat Batam kerap mengeluhkan buruknya pengelolaan sampah, terutama terkait sulitnya akses ke tempat pembuangan sementara (TPS). Akibatnya, banyak warga membuang sampah sembarangan, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan.
Baca Juga: BP Batam Promosikan Investasi Batam di Pameran Nasional Lombok Sumbawa ITTAF 2024
“Penanganan sampah memang jadi perhatian serius. Kita harus menambah armada yang layak dan memastikan kebersihan terjaga dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Mahasiswa Batam sempat menggelar aksi demonstrasi terkait isu sampah ini. Kamaluddin menegaskan, masalah ini juga telah dibahas dalam rapat Forkopimda, di mana penganggaran pengadaan armada baru akan dibahas pada pertengahan bulan ini untuk APBD 2025.
Selain masalah armada, Kamaluddin juga menyoroti keluhan mengenai TPS sementara yang sulit diakses warga. Menurutnya, ini menjadi tanggung jawab dinas terkait seperti lurah dan camat untuk segera mencari solusi yang efektif.
Baca Juga: BP Batam Serahkan Rumah Baru Tanjung Banun, Warga Rempang Ucapkan Syukur Mendalam
“Itu sudah dibahas dua tahun lalu dengan lurah-lurah, mereka sudah mengajukan lahan untuk TPS di kelurahan atau kecamatan. Tapi perlu segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung, juga turun langsung meninjau pengelolaan sampah. Ia menemukan bahwa banyak armada pengangkut sampah sudah tidak layak pakai dan perlu diganti. Dari 140 unit truk sampah yang ada, 52 unit berusia lebih dari 10 tahun, dan belasan di antaranya rusak parah serta tidak bisa diperbaiki.
“Permasalahan utama memang pada armada yang sudah tua dan tidak bisa beroperasi lagi. Saat ini, hanya sekitar 20 persen truk yang masih layak jalan,” ungkap Andi Agung. ***