FOKUSKEPRI.COM, Pekanbaru – Anggota DPR-RI asal Riau Abdul Wahid mendorong agar pemerintah provinsi Riau dilibatkan dalam tim alih kelola blok rokan.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan Panitia kerja Minyak dan gas bumi di gedung serindit di Diponegoro, Selasa (9/3/2021).
“Saya meminta kepada Pertamina agar Pemerintah Riau dilibatkan dalam tim transisi alih kelola blok rokan, sebab Riau sebagai daerah penghasil yang menurut saya logis untuk dilibatkan,” tegas Politisi PKB ini.
Selain itu Abdul Wahid juga meminta pihak Chevron melampirkan data-data terkait keberadaan power plan yang dikelola anak perusahaan chevron dalam pertemuan dengan panja migas selanjutnya.
“Saya juga meminta agar data-data terkait pembangkit yang dimiliki chevron dilampirkan, termasuk soal status lahan operasinya,” lanjut Anggota Komisi VII ini.
Lebih lanjut, Politisi asal Riau ini juga mendukung aspirasi yang diinginkan oleh Pemerintah provinsi agar Pertamina dapat berkantor di Riau.
“Saya setuju jika Pertamina juga berkantor pusat di Riau, sehingga akan sangat berdampak terhadap putaran ekonomi masyatakat dan pajak daerah yang diterima,” tutur ketua PKB Riau ini.
Panitia kerja Minyak dan Gas Bumi (Panja Migas) komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Riau dalam rangka menyerap masukan dari masyarakat, terutama terkait transisi blok rokan.
hadir juga dalam rapat tersebut dari dirjen migas, SKK Migas, Pertamina, Forkompimda dan PT Chevron. (Apon)
