Selasa , 23 April 2019
Home / Kepri / Komisi III DPRD Kepri Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Riau
Komisi-III-DPRD-Kepri-Berbagi-Ilmu-Terkait-Perda-Kelistrikan-ke-Komisi-IV-DPRD-Riau-750x450

Komisi III DPRD Kepri Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Riau

Komisi-III-DPRD-Kepri-Berbagi-Ilmu-Terkait-Perda-Kelistrikan-ke-Komisi-IV-DPRD-Riau-750x450

FOKUSKEPRI.COM, BATAM –Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menerima kunjungan kerja komisi IV DPRD Riau di Gedung Graha Kepri, Batam. Kunker dalam rangka ingin mengetahui implementasi perda kelistrikan di Provinsi Kepri, Selasa (29/1/2019).

Wakil Ketua Komisi IV Mas Gaul Yunus mengatakan bahwa di Provinsi Riau perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu. Berbeda dengan di Kepri yang sudah lebih dulu mengesahkan perda kelistrikan, Riau baru bulan Desember 2018 lalu disahkan.

Menurutnya, Kepri dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan perda kelistrikan melihat wilayah di Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. “Kami melihat tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Manurung menanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau-pulau.

Di tahun 2019 ini program pemerintah pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau-pulau terpencil, selain itu kita juga ingin mengetahui bagaimana perda ini mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik?

Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Almainis menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri. Ada pulau atau desa yang penduduknya padat dan ada yang tidak padat, bagaimana prioritasnya?

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menjelaskan, Kepri memiliki sebanyak 2408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong. “Dari jumpah tersebut sebanyak 316 pulau berpenghuni dan sebanyak 60 pulau telah teraliri listrik,” terang Surya Makmur.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kepri berkomitmen pada tahun 2019 ini pulau-pulau yang berpenghuni dan belum teraliri listrik akan segera direalisasikan.

Surya juga menjelaskan di Kepri selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL).

“ Selain PLN Persero ada delapan UPTL yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini,” jelas Surya Makmur.

Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah turut menjelaskan perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepriu tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017.

“ Dalam perda ini diatur tentang kewenangan kepala dareah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik,” jelasnya.

Ia juga mengatakan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dengan Riau sangatlah berbeda sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan sangatlah berbeda.

“Wilayah kita ini terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel,” kata Irwansyah.

Terkait dengan penerapan tarif tenaga listrik, ia menjelaskan bahwa di Kepulauan Riau telah diterapkan sesuai dengan amanah perda. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur, Widiastadi Nugroho, Irwansyah, Saproni, Joko Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Riski Faisal. (*)

 

 

About Redaksi Fokus Kepri

Check Also

IMG20190404113527-e1554742401638

DPRD Batam Resmi Setujui Ranperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

FOKUSKEPRI.COM, BATAM – Sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *